download skripsi HUKUM ADMINISTRASI NEGARA lengkap
download skripsi HUKUM ADMINISTRASI NEGARA lengkap

Skripsi hukum administrasi dengan judul ” Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor three Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara c” berikut bisa Kamu unduh disini, dan masih banyak skripsi ter-baru lainnya.

Summary

Salah satu pajak yang jadi potensi sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk ke dalam kategori pajak negara. Semenjak tahun 2011 penarikan PBB dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 tentang Langkah Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Persoalan dalam penulisan skripsi ini merupakan pengaturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan. Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan. Hambatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.
Jenis riset yang dipakai riset hukum normatif. Riset hukum normatif merupakan suatu prosedur riset ilmiah untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.
Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan, Setiap pembayaran pajak PBB harus dibukukan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Sebagai usaha untuk mempermudah maupun melancarkan pembayaran PBB maka Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara membuka rekening pada Financial institution Persepsi. Hambatan yang dijumpai oleh Pemerintah Kota Medan dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Medan dalam sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan ialah susahnya menggumpulkan Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi Pekan Panutan, jadwal sosialisasi yang berbenturan dengan hari Kerja wajib Pajak, dan sikap acuh tidak acuh masyarakat dalam mengikuti sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Medan dalam menigkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan memakai berbagai bentuk sosialisasi yaitu penyuluhan lewat media radio dan media cetak, pemasangan spanduk di tempat strategis.

Inilah skripsi mengenai ” Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor three Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara ” ini. Harus kamu ketahui skripsi ini berasal dari situs lain

Silahkan kunjungi hyperlink berikut untuk melakukan download

DOWNLOAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *