download skripsi HUKUM ADMINISTRASI NEGARA lengkap
download skripsi HUKUM ADMINISTRASI NEGARA lengkap

Skripsi hukum administrasi yang berjudul ” Prosedur Pemberian Izin Journey Ibadah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Khusus c” ini dapat Kamu download disini, dan masih banyak skripsi ter-baru lainnya.

Summary

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh
semua orang Islam yang sanggup dan diwajibkan cuma sekali seumur hidup.
Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia terdiri atas dua pihak yaitu oleh
pemerintah dalam ini Kementerian Agama dan oleh swasta yaitu journey atau Biro
perjalanan Haji dan Umroh (BPHI).
Perumusan masalah dalam riset ini adalah bagaimana dasar hukum izin
journey ibadah haji khusus, bagaimana pemberian dan pengawasan ibadah haji dan
apa hambatan pemberian izin journey ibadah haji khusus sesuai Peraturan Menteri
Agama Nomor 15 tahun 2012.
Metode yang dipakai ialah riset yuridis normatif yaitu
memfokuskan pengkajian penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam
hokum positif yang dicari melalui perpustakaan (library analysis).
Adapun dasar hukum izin journey ibadah haji khusus ialah terdiri atas atas
pada masa kolonial Belanda terdiri atas ordanantie Haji tahun 1922 kemudian
di tahun 1932 oleh pilgrims ordonantie dalam perubahan dengan staatblaad
1932 Nomor 544. Sesudah Indonesia merdeka maka adapun payung hukum
itu terdiri atas UUD 1945 terutama Pasal 29, UU No. 13 Tahun 2008,
Peraturan Menteri No. 79 tahun 2012, Perpres No. three Tahun 2012 tentang
pelaksanaan ibadah haji khusus. Pelaksanaan ibadah haji khusus yaitu
Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Khusus pada ayat (1) menteri menetapkan
izin PIHK, ayat (2) izin PIHK diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
kepada biro perjalanan sesudah memenuhi kriteria diataranya yaitu ; mempunyai izin
sebagai PPIU yang masih berlaku, mempunyai izin usaha, mempunyai nomor Pokok
wajib Pajak (NPWP), mempunyai akta pendirian perseroaan terbatas yang sudah
disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai surat keterangan
domisili perusahaan, mempunyai rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi
yang membidangi pariwisata, mempunyai susunan pengelola dan komisaris perseroan
terbatas, mempunyai laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit,
menyerahkan uang jaminan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dalam wujud financial institution garansi yang dipublikasi oleh financial institution umum punya Negara dan
berlaku selama three (tiga) tahun, sudah menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh
sekurang-kurangnya selama three (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umroh paling
sedikit 300 (tiga ratus) orang dan tidak mempunyai catatan negatif dalam pelaksanaan ibadah umroh dan ayat (three) Kementerian agama melakukan
verifikasi terhadap keabsahan dokumen kriteria.

Inilah skripsi mengenai ” Prosedur Pemberian Izin Journey Ibadah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Khusus ” ini. Harus anda ketahui skripsi ini berasal dari situs luar

Silahkan kunjungi hyperlink ini untuk melakukan unduh

DOWNLOAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *