download skripsi HUKUM ADMINISTRASI NEGARA lengkap
download skripsi HUKUM ADMINISTRASI NEGARA lengkap

Skripsi hukum administrasi yang berjudul ” Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pengurusan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Simalungun c” berikut bisa Kamu unduh disini, dan masih banyak skripsi ter-baru lainnya.

Summary

Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional ini dilaksanakan di seluruh Kabupaten/kota di semua Indonesia dan ditetapkan secara berkelompok. Tanggung jawab Program Pembaharuan Agraria Nasional diserahkan ke pimpinan daerah masing-masing yang akan kemudian akan dipertanggung jawabkan kepada Direktur Jenderal Agraria.
Persoalan dalam riset ini merupakan pengaturan hukum Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), penyelenggaraan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Kabupaten Simalungun hambatan penyelenggaraan Program Proyek Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Simalungun.
Jenis riset yang dipakai ialah hukum normatif dengan sifat riset deskriptif. Sumber knowledge yang dipakai ialah knowledge sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Landasan Idil, yaitu Pancasila. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945 dan Perubahannya. Landasan Politis, yang terdiri atas TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang : Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam; Keputusan MPR-RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penugasan Kepada Pimpinan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003; dan Pidato Politik Awal Tahun Presiden RI tanggal 31 Januari 2007. Landasan Hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah PartikelirUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyelenggaraan PPAN di Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2015 dilaksanakan sebanyak 875 bidang dari 2.800 goal sertipikat yang tersebar di 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Purba, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Dolok Panribuan, Kecamatan Panei, Kecamatan Jorlang Hataran, Kecamatan Raya dan Kecamatan Dolok Silau. Hambatan penyelenggaraan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Simalungun, Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kurangnya penerangan yang diberikan kepada masyarakat.

Inilah skripsi mengenai ” Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pengurusan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Simalungun ” ini. Harus kamu ketahui skripsi ini asalnya dari web site lain

Silahkan kunjungi URL berikut untuk melakukan download

DOWNLOAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *