download tesis ILMU HUKUM lengkap
download tesis ILMU HUKUM lengkap

Tesis ilmu hukum yang berjudul ” Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika c” ini dapat Kamu download disini, dan masih banyak skripsi ter-baru lainnya.

Summary
Perkara tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai kejahatan yang amat serius dan bisa jadi alat subversion, tetapi kenyataan di lapangan pemberlakuan kebijakan hukum pidana untuk para warga negara asing pelaku kejahatan khususnya narkotika membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini terkait dengan proteksi hak-hak para pelaku kejahatan dan kurang tegasnya sistem perundang-undangan yang ada, disamping itu penyelenggaraan kebijakan hukum pidana bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika juga masih mengalami professional dan kontra di masyarakat, namun berdasarkan hukum positif Indonesia penyelenggaraan kebijakan hukum pidana di Indonesia ialah dibenarkan.Persoalan yang diangkat pada riset ini, yaitu bagaimanakah penerapan, penyelenggaraan, serta kendala dan solusi dalam menjalankan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.
Untuk mendapatkan jawaban dari persoalan itu maka riset ini memakai jenis riset hukum normatif yang sifatnya deskriptif analitis, dimana riset hukum normatif ini memakai information sekunder sebagai information utama dan juga memakai information primer sebagai information pelengkap dengan munggunakan teknik pengumpulan information dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library reseacrh), serta analisis information memakai metode analisis information kualitatif. Riset ini bertujuan supaya didapatkan gambaran secara detail dan sistematis tentang persoalan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang didapatkan akan dilaksanakan analisis secara cermat untuk menjawab persoalan.
Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika di suatu negara bisa dilaksanakan berdasarkan asas teritorial yang menitik beratkan tempat (locus delicti) sebagai dasar pemberlakuan hukum. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk warga negara asing yang melanggar hukum, diharapkan bisa berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian masyarakat. Penyelenggaraan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati sekarang ini tunduk pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Kendala pra dan pasca penyelenggaraan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika yaitu adanya perbedaan pemahaman terkait konsep penyelenggaraan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati, professional kontra di kalangan masyarakat, praktisi hukum akademisi, dan para penegak hukum terkait pelaksanan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika, serta intervensi dari bermacam-macam negara terkait pelaksanan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika. Solusi yang diambil dalam mengantisipasi hambatan-hambatan itu yaitu dengan melakukan pendekatan yang sifatnya partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

 

The crime of narcotics issues which are thought to be probably the most critical crimes and generally is a software of subversion, however the actuality within the discipline was the enactment of prison legislation coverage for international nationals significantly narcotics offenders require fairly a very long time. This pertains to the safety of the rights of the perpetrator of the crime and the shortage of present statutory system particularly, in addition to implementing prison legislation insurance policies for international nationals the perpetrator of the prison offence of narcotics can be nonetheless have professionals and cons locally, however beneath the legal guidelines of Indonesia’s optimistic prison legislation coverage execution in Indonesia was justified. The problem raised on this analysis, i.e. How is the implementation, execution, in addition to the obstacles and options in implementing prison legislation insurance policies towards international nationals perpetrator of prison illegals in Indonesia.
To search out solutions to those issues then this analysis utilizing this kind of normative authorized analysis is a descriptive analytical, the place the normative authorized analysis utilizing secondary information as the first information and in addition use the first information as supplementary information by utilizing information assortment methods are carried out via the research of librarianship and information evaluation utilizing the strategy of qualitative information evaluation. This analysis was supposed to accrue to the outline intimately and systematically about points that shall be examined. Primarily based on the outline of the supposed evaluation, details are obtained shall be carried out rigorously analyses to reply the issue.
The applying of prison legislation insurance policies towards narcotics crimes in a single nation might be applied primarily based on the precept of the territory operates a spot (locus delicti) as the premise for the enforcement of the legislation. The applying of the sanctions legislation towards residents of the society together with international nationals who break the legislation, anticipated to be optimistic for the event of the character of the influential group. Implementation of the coverage of prison legislation particularly prison useless is presently subjek to a Presidential Willpower No. 2 of 1964 On The implementation of the Felony to demise decided by the courts In Basic and navy Judicial atmosphere. Boundaries of pre and submit implementation of the coverage of prison legislation particularly prison international nationals useless to the perpetrators of the crime of narcotics, particularly the existence of a distinction of understanding of the idea of the implementation of the coverage of prison legislation particularly prison useless, professionals cons among the many public, lecturers, authorized practitioners and legislation enforcers linked the implementation of the coverage of prison legislation particularly prison international nationals useless to the perpetrators of the crime of narcotics, in addition to the intervention of varied international locations linked the implementation of the coverage of prison legislation particularly prison international nationals useless to the perpetrators of prison acts narcotics. The answer was taken in anticipation of the obstacles is to conduct a participatory method that’s in the entire programme by involving all the events involved.

 

Inilah skripsi mengenai ” Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika ” ini. harus kamu tahu skripsi ini berasal dari web site lain

Silahkan kunjungi hyperlink berikut untuk melakukan download

DOWNLOAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *