download tesis ILMU HUKUM lengkap
download tesis ILMU HUKUM lengkap

Tesis ilmu hukum dengan judul ” ASPEK HUKUM PERWAKAFAN TANAH DI KALANGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Repository c” ini dapat Kamu download disini, dan masih banyak skripsi ter-baru lainnya.

Johan Erwin Isharyanto, 00997122617

(2003)

ASPEK HUKUM PERWAKAFAN TANAH DI KALANGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA.

Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Summary

Dalam sejarahnya di Indonesia institusi wakaf sudah bisa mendukung perkembangan masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada pembangunan rumah rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, lembaga keagamaan maupun lembaga sosial lainnya. Tetapi di sisi lain wakaf adalah suatu persoalan sosial yang jadi bagian dari kehidupan umat Islam yang pada realitanya belum pernah lepas dari bermacam-macam masalah yang timbul sebagai suatu konsekuensi dinamika zaman. Keadaan di mana terdapat lembaga wakaf yang berawal dari lembaga Hukum Islam dan berikutnya jadi prakata Hukum Adat dan seterusnya dipositifkan jadi peraturan hukum positif Indonesia berupa Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah punya, dalam praktik pelaksanaannya menyisakan permasalahan-permasalahan hukum tertentu.Dari sisi Hukum Islam tuntutan kemurnian ajaran biasa berbenturan dengan variasi praktik Hukum Adat. Dari sisi Hukum Adat, ketetapan hukum positif biasa meninggalkan “rasa hukum” masyarakat Hukum Adat .Sedangkan dari sisi hukum positif terdapat persoalan dalam upaya penyelenggaraan praktik perwakafan sesuai peratuan hukum positif yang ada.Melalui pengkajian praktik perwakafan di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah khususnya melalui perspektif berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan dalam wacana pembangunan sistem hukum nasional pada proses perubahan sosial, terungkap bahwa dalam pengelolaan perwakafan tanah, Persyarikatan Muhammadiyah daerah kota Yogyakarta memakai pendekatan struktural administratif tanpa meninggalkan ketetapan syariat Islam dan hukum positif Indonesia melalui pembentukan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Melalui qa’idah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka mekanisme pengelolaan harta wakaf di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah diatur dan dioperasionalkan utamanya menyangkut proses perwakafan tanah yang dilakukan, dan hak keharusan Persyarikatan Muhammadiyah dalam kaitannya dengan tanah wakaf. Hasil riset mengatakan bahwa problematika yang timbul dalam pengelolaan tanah wakaf di Persyarikatan Muhammadiyah teridentifikasi diataranya yaitu masalah proses perwakafan tanah, aspek administrasi dan pengurusan harta wakaf, hak dan keharusan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai wakif ataupun nadzir dan fenomena pembentukan yayasan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Kesemua persoalan itu pada prinsipnya terjawab bila dikembalikan pada anggaran dasar Muhammadiyah di mana Persyarikatan Muhammadiyah ialah badan hukum yang setiap perbuatan hukum yang dilakukan pimpinan persyarikatan cuma sah bila dilakukan untuk dan atas nama badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah serta pembenahan pola manajerial organisatoris serta kepastian hubungan hukum yang terjadi dalam pengelolaan tanah wakaf.

Actions (login required)

View Item View Merchandise

Inilah skripsi terkait ” ASPEK HUKUM PERWAKAFAN TANAH DI KALANGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Repository ” ini. Harus kamu ketahui skripsi ini berasal dari situs luar

Silahkan ke URL ini untuk melakukan download

DOWNLOAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *