download tesis ILMU HUKUM lengkap
download tesis ILMU HUKUM lengkap

Tesis ilmu hukum dengan judul ” EKSISTENSI BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN INDONESIA Repository c” berikut bisa Kamu download disini, dan masih banyak skripsi terupdate lainnya.

PRABAWA AJIE, 031043022

(2012)

EKSISTENSI BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN INDONESIA.

Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Summary

Isu hukum yang diangkat dalam riset ini merupakan Kedudukan Badan Intelijen Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dan Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi dalam Merealisasikan Keamanan, Kedaulatan dan Keutuhan NKRI. Riset ini merupakan peneltian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis.

Hasil dari riset ini merupakan (1) bahwa kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yaitu sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary physique) yang kewenangannya diatur dalam undang-undang yaitu UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (legislatively entrusted energy), dan merupakan lembaga yang ada di bawah kekuasaan eksekutif (govt department physique). Badan Intelijen Negara diatur dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2011, BIN ialah penyelenggara intelijen negara dan berdasarkan Pasal 38 UU No. 17 Tahun 2011 berguna sebagai koordinator penyelenggara intelijen. Berdasarkan Pasal 26 UU No. 17 Tahun 2011 bahwa BIN berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan Pasal 35 ayat (2), kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini tandanya bahwa BIN ialah badan yang bertugas untuk membantu Presiden di bidang intelijen. (2) Fungsi Badan intelijen negara bisa dibedakan jadi 3 jenis yaitu fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Sedangkan terkait tugas BIN dibedakan jadi 2 yaitu BIN sebagai pelaksana Intelijen Negara diatur dalam Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2011, dan BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara diatur dalam Pasal 39 UU No. 17 Tahun 2011. Begitu juga wewenang BIN dibedakan jadi yaitu wewenang sebagai pelaksana Intelijen Negara diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU No. 17 Tahun 2011, dan BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara diatur dalam Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2011. Di samping itu, BIN juga mempunyai wewenang yang sifatnya khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 17 Tahun 2011 yaitu penyadapan, penelusuran rekening, serta wewenang untuk melakukan penggalian informasi.

Riset ini menganjurkan untuk (1) BIN diatur dalam UUD 1945, agar secara kelembagaan lebih kuat dan adanya jaminan konstitusional, (2) Terkait kewenangan BIN dalam melakukan penyadapan, semestinya dibentuk undang-undang khusus yang mengatur syarat-syarat dan batasannya sehingga adanya jaminan proteksi terhadap hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item View Merchandise

Demikianlah skripsi terkait ” EKSISTENSI BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN INDONESIA Repository ” ini. Harus anda tahu skripsi ini asalnya dari situs lain

Silahkan kunjungi URL ini untuk melakukan download

DOWNLOAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *