download tesis ILMU HUKUM lengkap
download tesis ILMU HUKUM lengkap

Tesis ilmu hukum yang berjudul ” PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Repository c” berikut bisa Kamu unduh disini, dan masih banyak skripsi ter-baru lainnya.

AGNE NIA DARA, 031514153069

(2017)

PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Summary

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang mengalami
Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Bersamaan dengan
perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain
membawa efek positif tentu efek negatif juga bisa ditimbulkan. Dampak
negatifnya yaitu teknologi informasi bisa dipakai untuk memfasilitasi suatu
tindak pidana. Di masa ini, bentuk-bentuk tindak pidana sudah disisipi modus dengan
memakai teknologi yang canggih, contohnya tindak pidana korupsi, tindak
pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana korporasi, tindak pidana
perdagangan orang dan lain sebagainya. Hal itu mengakibatkan penegak hukum
mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para
pelaku tindak pidana. Oleh karena itu para penegak hukum harus melakukan
pembaharuan-pembaharuan hukum. Termasuk diantaranya yaitu kebijakan hukum
terkait penyadapan, hasil penyadapan yang akan dipakai sebagai alat bukti di
dalam rangka penyidikan untuk menghadapi tindak pidana yang susah
pembuktiannya. Tetapi tindakan penyadapan sendiri bertentangan dengan hak asasi
manusia diatur didalam ketetapan yaitu Pasal 28 F dan Pasal 28 G Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penyadapan bisa melanggar hak asasi
manusia sebab dengan adanya penyadapan komunikasi bisa terganggu. Maka
perlu pembatasan terkait tindak pidana apa saja yang bisa dilakukan
penyadapan. Disamping itu perlu ijin dan penetapan dari Pengadilan untuk menghindari
kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi
manusia. Tetapi aturan hukum terkait penyadapan itu masih tersebar di
dibeberapa Undang-Undang. Hal itu disebabkan tak ada aturan hukum yang
secara khusus mengatur terkait penyadapan. Dikawatirkan terjadi ketidakpastian
hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyadapan dan terkait
pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti. Tampak adanya pertentangan antara
dua kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan
kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Berdasarkan pertentangan antara
dua kepentingan itu mengakibatkan ada sebagian warga negara yang merasa
haknya konstutisionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan.
Masyarakat mengajukan Judicial Overview atau pengujian kembali terhadap beberapa
aturan yang mengatur terkait penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan
mahkamah konstitusi itu ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor zero12-016-019/PUUIV/
2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Tesis ini dimaksudkan untuk 1.
Menganalisis Racio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUVIII/
2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
2.Menganalisis kewenangan lembaga pemenegak hukum dalam perolehan alat bukti
hasil penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item View Merchandise

Demikianlah skripsi terkait ” PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Repository ” ini. Harus anda tahu skripsi ini berasal dari web site luar

Silahkan ke hyperlink ini untuk melakukan download

DOWNLOAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *