download tesis KENOTARIATAN lengkap
download tesis KENOTARIATAN lengkap

Tesis kenotariatan dengan judul ” Penyelenggaraan Pengalihan Aset Yayasan yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004) c” berikut bisa Kamu unduh disini, dan masih banyak skripsi terupdate lainnya.

Summary
The existence of a basis previous to Regulation No. 16/2001 on Basis which
was amended to Regulation No. 28/2004 on the Modification of Regulation No. 16/2001 doesn’t
have any uniformity within the methodology of creating a basis. The institution of
a basis relies on customized, doctrine, and jurisprudence. A basis which is
not a authorized entity ought to modify to its Articles of Affiliation by requesting its authorized
entity standing to the Minister of Regulation and Human Rights no later than 1 (one) 12 months
since Regulation No. 28/2004 was efficient. A basis which isn’t established previous to
Regulation on Basis and has not but adjusted to its Articles of Affiliation is
prohibited to switch its property.
The analysis used descriptive analytic methodology which described, clarify, and
analyzed authorized provisions. It additionally used juridical empirical method which was
referred to authorized norms and laws. The info have been analyzed by inspecting and
evaluating all information obtained from main, secondary, and tertiary authorized supplies to
discover out its validation. The gathered information could be systemized in order that it yielded
classification which was related to the analysis issues.
A basis established previous to Regulation on Basis was prohibited to do its
exercise like transferring its property till PP No. 63/2008 existed. Nonetheless, there are
nonetheless foundations which don’t modify to their Articles of Affiliation in order that the
Authorities issued PP No. 2/2013 on the Authorities Implementation No. 63/2008
which functioned to allow a basis which doesn’t have any authorized entity to
modify to its Articles of Affiliation. Subsequently, a basis which was established
previous to the issuance of Regulation on Basis can switch its property to the third celebration
after it has adjusted to its Articles of Affiliation in accordance with the prevailing authorized
provisions.

 

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun
2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 belum ada
keseragaman mengenai cara mendirikan yayasan. Pendirian yayasan berdasarkan pada
kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Bagi Yayasan yang belum berstatus badan
hukum bisa mendapat standing badan hukum dengan metode menyesuaikan anggaran
dasarnya dengan mengajukan permohonan standing badan hukum kepada Menteri
Hukum Dan Hak Azasi Manusia paling lambat 1 (satu) tahun semenjak tanggal Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 mulai berlaku. Yayasan yang berdiri sebelum adanya
Undang-Undang Yayasan dan belum menyesuaikan anggaran dasarnya tidak dapat
mengalihkan aset yayasan.
Jenis riset dalam tesis ini merupakan deskriptif analitis yaitu merupakan
suatu riset yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa
suatu peraturan hukum. Riset ini memakai metode yuridis normative yaitu
metode riset yang berdasar pada norma-norma hukum yang terdapat pada
perundang-undangan. Analisis information dalam riset ini dilakukan dengan
pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua information yang sudah dikumpulkan baik bahan
hukum primer, sekunder ataupun tersier, untuk mengetahui validasinya. Knowledge akan
disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan persoalan
dalam riset ini.
Yayasan yang didirikan sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan tidak
bisa melakukan aktifitas, salah satunya tidak dapat melakukan pengalihan aset,
sehingga dengan terbitnya PP No.63 Tahun 2008 menolong yayasan yang belum
disesuaikan. Walau begitu masih ada Yayasan yang belum menyesuaikan
anggaran dasarnya sehingga Pemerintah mengeluarkan PP No. 2 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pemerintah No.63 Tahun 2008 yang memiliki fungsi untuk
memberikan kemungkinan bagi yayasan yang tak ada lagi secara kelembagaan
masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya.
Dengan begitu Yayasan yang berdiri sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan
bisa melakukan pengalihan aset kepada pihak ke-3 sesudah melakukan penyesuaian
anggaran dasar sesuai dengan ketetapan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

 

Demikianlah skripsi terkait ” Penyelenggaraan Pengalihan Aset Yayasan yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004) ” ini. Harus anda tahu skripsi ini asalnya dari situs eksternal

Silahkan ke hyperlink berikut untuk melakukan download

DOWNLOAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *